Jakarta, Indonesia -- Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) bakal mengajukan kontrak politik kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019. Pengurus Pusat MIUMI Zaitun Rasmin menyatakan kontrak sudah dibentuk dan bakal diserahkan dalam waktu dekat.
"Kami masih proses dalam kontrak politik, yang jelas semacam gentlement agreement sudah ada. Kita ingin benar-benar wujudkan Insyallah," kata Zaitun di Jakarta,
Zaitun menjelaskan kontrak politik ini perlu dilakukan agar menjaga kebutuhan umat Islam. Sebab, menurutnya selama ini jelang politik umat Islam selalu menjadi sasaran empuk para politikus menggaet suara.
"Biasanya setelah selesai perhelatan politik, komunikasi aktor politik sangat kurang kepada umat termasuk simpulnya," jelas Zaitun.
"Ini yang kita harapkan tidak terjadi lagi. Kita berharap ada kontrak terhadap umat kepada aktor politik yang dipercaya oleh umat dan dapat mewakili mereka," lanjut Zaitun.
Sekretaris Jendral MIUMI Bachtiar Nasir menegaskan kontrak politik yang dimaksud bukanlah perkara kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa umat muslim perlu tahu mengenai program para calon pemimpin dan dimasukkan ke dalam kontrak politik tersebut.
"Kita bukan meminta kekuasaan. Yang kita tawarkan keberpihakan misalnya ekonomi kerakyatan, politik keumatan, itu yang MIUMI lakukan. Kita enggak lakukan kontrak konsensi," terang dia.
MIUMI adalah salah satu komunitas tokoh dan organisasi masyarakat Islam yang mengawal jalannya pemilu mendatang. Mereka mengaku sebagai komunitas Islam yang berdasarkan pengetahuan dan akademis.
"Gerakan kami ikut berperan serta dalam politik keumatan termasuk pilpres, pileg. Dalam gerakan politik, kami memiliki jargon integrasi keislaman dan kebangsaan,"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar